Viralnya Korupsi Bansos,DPD PGK Lampura Minta Periksa Keseluruhan Oknum Di Dinas Sosial Setempat

  • Bagikan

 

Lampung Utara -RB.CO.id. -Banyaknya Korupsi terkait bantuan sosial masih sering terjadi di Indonesia dan yang terbaru tertangkapnya Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan Korupsi pada pengadaan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Corona Viruses Desease 2019 (Covid-19).

Paska Penangkapan Mensos RI Tersebut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Utara (Lampura), Exsadi, S.Pd menduga bahwa tidak menutup kemungkinan juga terjadi penyimpangan serupa pada tingkat Kabupaten/Kota se-provinsi Lampung, Khususnya di Dinas Sosial (Dinsos) Lampura.

Baca Juga =  Percepat Herd Immunity, Kodim 0410/KBL Gelar Serbuan Vaksinasi Untuk Masyarakat

“Kami minta pada APH untuk mengaudit secara keseluruhan Dinsos Lampura pada semua jenis bantuan sosial yang tersalurkan,”Harapnya. Selasa (22/12/2020).

Lanjutnya, Exsadi menekankan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sembako disinyalir terjadi main mata dalam hal penentuan E-Warong sebagai penyalur bantuan tersebut.

“Selain itu kami juga meminta untuk keterbukaan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) karena terdapat penerima bantuan yang dikembalikan oleh pihak kelurahan,” Tegasnya.

Masih kata DPD PGK Lampung Utara, Pihaknya juga meminta kepada Dinas Sosial kabupaten Lampura untuk menjelaskan jumlah penerima bantuan sembako dan jumlah nilai bantuan yang di berikan dalam bentuk bahan pangan tersebut.

Baca Juga =  Wagub Chusnunia Buka Musrenbang RKPD Tahun 2023 Bandar Lampung

“Kami menduga adanya ketidaksesuaian antara budget dan yang diterima oleh masyarakat,”Ungkapnya.

Kemudian, Demi mewujudkan Lampung Utara yang semakin maju dan bersih DPD PGK Lampura meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampura dan Inspektorat untuk memeriksa seluruh oknum di Dinas Sosial Lampura yang terlibat secara keseluruhan.

“Atas nama Masyarakat Lampura, untuk segera mengaudit agar permasalahan di Dinas Sosial dapat menemukan titik terang,” Imbuhnya.(L/Ali)

Baca Juga =  Ini Pesan Kapolres Tulang Bawang Kepada 100 Personelnya Yang BKO Pam Pilkada Tahun 2020

 

Editor:@cong

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.