Terkait Oprit 17 Paket Jembatan Seko, Ini Tanggapan Komisi III DPRD

  • Bagikan

Terkait Oprit 17 Paket Jembatan Seko, Ini Tanggapan Komisi III DPRD

Tanjabbarat, Rumahberita.co.id – Menyangkut oprit 17 paket proyek pembangunan Jembatan yang berada di wilayah kecamatan Seberang kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diduga tidak selesai atau mangkrak akhirnya membuat Ketua Komisi III beserta anggota Komisi III angkat bicara. Pasalnya, anggaran yang sudah di plot sesuai kontrak sebelum nya tiba-tiba terjadi pemangkasan atau pemotongan oleh pihak Eksekutif dengan alasan Covid-19.

Ketua komisi Tiga Hamdani Se menututkan, sangat menyayangkan anggaran yang sudah di plot pada pekerjaan tersebut kenapa dipotong.

Lanjut ketua Komisi Tiga Hamdani dengan nada tegas, kita dari komisi III mendorong agar pembangunan oprit 17 paket jembatan yang tidak selesai harus di rampungkan tahun ini juga.

Baca Juga =  Bupati Lantik 3 Pejabat Eselon II Lingkup Pemkab Tanjabbar

” Sebelumnya memang ada pemangkasan anggaran berkisar 8% untuk Covid-19 dan itu kita sangat sesalkan kenapa harus dipotong, ” Ujar Hamdani, Saat dikonfirmasi awak media. Selasa (13/10/20).

Beliau juga menyebutkan, anggaran proyek jembatan yang dipangkas oleh pihak eksekutif tersebut, telah di masukkan kembali di APBD perubahan.

” Sudah kami masukan kembali anggaran yang di pangkas tersebut, dan sudah di sahkan tinggal lagi di evaluasi oleh gubernur, ” kata politisi PDI-Perjuangan ini.

Baca Juga =  Reses ke Sungai Nibung, M. Zaki Disambut Hangat Warga Jl. Suka Mulya Parit Lapis

” Saya sebagai ketua Komisi tiga bersama anggota komisi tiga tetap mendorong kegiatan tersebut tetap selesai Tahun ini.kalau tidak selesai tahun ini pekerjaan tersebut sama juga mubazir,” Ujarnya.

Ditanyakan soal kelanjutan siapa yang mengerjakan proyek tersebut, apakah tetap kontraktor yang sama atau melalui proses lelang lagi.

” untuk kelanjutan pembangunan jembatan yang menggunakan APBD – P ini tentunya Pihak Kontraktor harus mengikuti proses lelang kembali” Ungkapnya.

” Itu kemarin APBD Murni, sekarang APBD perubahan. Tentunya kontraktor harus mengikuti lelang kembali sesuai prosedur nya, ” timpalnya.

Terpisah salah satu rekanan kontraktor yang minta namanya tidak di sebutkan mengatakan, gimana rekanan mau mengerjakan oprit tersebut, sementara anggaran dipangkas.

Baca Juga =  DPRD Tanjabbar Gelar Paripurna Pembahasan KUA dan Rancangan PPAS TA 2023

” tidak sesuai kontrak awal dengan alasan untuk di alihkan anggaran covid-19. ” ucapnya singkat, saat di konfirmasikan.

(Den RB/T AWI).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.