Raport Merah Oknum APDESI Sukabumi Abaikan UU Pers

  • Bagikan

Raport Merah Oknum APDESI Sukabumi Abaikan UU Pers

Bekasi, Rumahberita.co.id – POLEMIK Dalam sebuah video yang diduga merupakan ajakan atau seruan untuk melawan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Media (Pers) tersebar di group media sosial (Whatsapp Group). Diduga kuat dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Selasa, (24/11/20).

Video berdurasi 26 detik diduga berlatar belakang di gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Dalam video jelas terlihat dan terdengar kekompakan anggota Apdesi meneriakkan melawan dua lembaga tersebut dengan diakhiri kalimat takbir sebagai bentuk perlawanan.

Bunyi cuplikan video menegaskan “kami yang tergabung dalam Apdesi Kabupaten Sukabumi menyatakan melawan LSM dan Media yang selalu mengobok-obok kepala desa. Merdeka, Allahu Akbar, Allahu Akbar,” ujar seorang pria dalam video tersebut.

Baca Juga =  Kasad Jendral TNI Andika Perkasa Pimpin Sertijab di Jajaran TNI AD

Sementara ketika di mintai pendapat mengenai video tersebut, Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Bekasi Marjuki, menyayangkan hal itu dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka yang tergabung dalam Apdesi Kabupaten Sukabumi dalam video tersebut. Dinilai merupakan bentuk provokasi dan seruan melawan Undang-Undang Pers.

“Hal Itu harus diproses, pengucapan melawan Pers dan LSM sudah memprovokasi alias menabrak Undang-Undang Pers,” ujarnya dengan nada tinggi.

Secara terpisah hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) AWPI Kabupaten Bekasi, M. Dirham, menilai seharusnya mereka yang tergabung dalam Apdesi Kabupaten Sukabumi itu bisa mengambil sikap dengan lebih bijak apabila menerima kritik yang bersifat membangun dari rekan media ataupun LSM.

Baca Juga =  Ingin Majukan Desa, Pengurus FPII Kabupaten Bogor Ikut Serta Dalam Pilkades Serentak

“Kalau gak mau dikritik jangan menjadi pejabat publik, buka saja usaha yang tidak menggunakan anggaran negara,” ucapnya dengan tegas.

Perlu untuk diketahui, dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28F. “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam Pasal 3 menyebutkan
Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Sementara Pasal 4 diterangkan bahwa
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. (Bani Abdullah)

Baca Juga =  Dalam Bidang Harkamtibmas, Baharkam Tindaklanjuti Program Kerja 100 Hari Kapolri
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.