Rakor FORMAT#1 Tanggamus Bahas Keberatan Para Calon Kepala Pekon Serta Bahas Langkah-Langkah Kedepan

  • Bagikan

 

Tanggamus,RB.CO.ID– Forum Masyarakat Tanggamus Bersatu (FORMAT#1) Mengadakan pertemuan dalam rangka menyatukan persepsi dan langkah pasca audensi dgn DPRD Kabupaten Tanggamus bertempat di Pekon Suka Banjar Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus (02/01/2021).

Hadir dalam pertemuan tersebut Dewan Penasehat Forum Masyarakat Tanggamus Bersatu (FORMAT#1) Supardi.BA, Joni Zaidi dan Hartono. Turut juga hadir Ketua FORMAT#1, Deri Ardiansyah , Sekretaris Suyono , Bendahara H.Dasrul dan seluruh anggota Forum Masyarakat Tanggamus Bersatu.

Pertemuan tersebut bersifat silaturahmi sekaligus rakor internal anggota Format#1, Dalam kegiatan silaturahmi dan rakor tersebut, dibahas beberapa hal berkenaan dengan tindak lanjut mengenai keberatan keberatan para calon Kepala Pekon se Kabupaten Tanggamus pasca Pilkakon serta membahas langkah-langkah yang akan diambil kedepannya.

Saat ini anggota FORMAT #1 sudah meliputi 14 Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.Ketua Format#1 Deri Ardiansyah saat ditemui Media Online Rumah Berita.Co.Id mengatakan,” Kami dari Format#1 hari ini bersilaturahmi dan rapat koordinasi membahas berbagai hal mengenai keberatan yang sedang kami ajukan ke Pihak Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan juga yang telah kami sampaikan kepada DPRD Tanggamus” Katanya.

“Saat ini kami sedang menunggu tindak lanjut dari DPRD Tanggamus pasca audensi kemarin yang mana kami berharap pihak DPRD Tanggamus dapat segera memanggil pihak eksekutif dalam hal ini Pihak Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten guna membahas berbagai hal sebagaiman yang telah kami sampaikan, serta melakukan kajian hukum internal mengenai pelaksanaan Pilkakon serentak Kab. Tanggamus kemarin, baik itu dari aspek regulasinya maupun teknis pelaksanaannya. Kajian hukum internal secara menyeluruh terhadap kedua aspek tersebut untuk mencari kebenaran dan keadilan adalah langkah yang bijak dan elegan” Imbuhnya.

Baca Juga =  Sidak Malam Hari, Kabid Propam Poldasu : Piket Reskrim Harus Responsif

Lanjut Deri, menjelaskan
“Harapan kami Pemda Tanggamus dalam hal ini menggunakan hati nurani dalam melihat persoalan ini. karena perihal mengenai HAK PILIH dasar hukumnya sudah sangat jelas dan gamblang tertuang dalam UUD 45, UU no. 39 ttg HAM, Keputusan MK 011-017/PUU-I/2003, UU ttg Desa dan ada beberapa lagi UU yg memuat tentang Hak Pilih warga yang mana disebutkan bahwa Hak Pilih adalah merupakan Hak Prinsip Warga Negara yang telah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana pernah saya utarakan sebelumnya.

Pembatasan, penyimpangan, penghapusan akan Hak yang dimaksud adalah pelanggaran Hak Asasi warga negara “Jadi kami mohon agar kiranya pihak pengambil kebijakan dapat memutuskan hal ini dengan bijaksana dan adil, Kami yakinkan bahwa dalam perkara ini, tidak akan meruntuhkan wibawa Pemkab Tanggamus apabila mereka mau melakukan kajian hukum internal serta memutuskan kebenaran yang berlandaskan hukum Ketimbang harus bertarung dengan rakyatnya di PTUN,” tambah Deri.

Terakhir , Deri juga meyampaikan bahwa sejak awal kami sudah mempersiapkan langkah informal, apa apa yang menjadi keberatan kami dalam pilkakon kemaren ,keberatan keberatan yang kami tuangkan itu sudah kami siapkan tembusannya, baik tembusan ke Mendagri, Komnasham, Ombusdman, DPR RI, DPD RI, Gubernur dan semua stake holder pengambil kebijakan, yang terkait dalam pilkakon ini , sekali lagi kami mengharapkan masalah ini bisa di selesaikan secara bijak, jangan sampai hal ini sampe ke PTUN. Kata Deri

Perlu diakui dan disadari bahwa peristiwa ini terjadi dikarnakan tidak adanya sosialisasi dan simulasi serta aturan yang jelas mengenai coblos simetris, sehingga terjadi multitafsir di setiap Pekonnya. Banyak Panitia dibeberapa Pekon mengesahkan, tapi banyak pula yang tidak mengesahkan, jadi hal ini harus menjadi catatan bagi semua pihak. Semuanya butuh kepastian hukum.
Banyak kasus serupa yang terjadi diberbagai wilayah di Kabupaten lain dengan perkara yang sama yaitu mengenai surat suara TERCOBLOS simetris yang bisa dijadikan referensi. Seperti yang terjadi di Kab. Sintang yang mana Mendagri mengeluarkan Surat Edaran guna kepastian hukum. yang SE Mendagri tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kemendagri Nomor 140/5025/BPD, tertanggal 17 Oktober 2018 tentang surat suara sah dan tidak sah. Yang isinya memerintahkan agar Bupati Kabupaten Sintang diminta segera mungkin menyelesaikan sengketa terkait keabsahan surat suara kepada Panitia Pemilihan dan BPD pada sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2018, di Desa Senibung, Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang. Seperti diketahui, ada 29 desa yang menggelar Pilkades Serentak pada 25 Juni 2018 lalu. Tetapi, pada Rabu (26/09/2018) lalu.

Baca Juga =  Dorong Masyarakat Laksanakan Vaksin, Subsektor Mesuji Berikan Sembako Gratis

Bupati Sintang hanya melantik 27 Kepala Desa terpilih dari hasil pelaksanaan Pilkades Serentak. Artinya, ada dua desa yang tidak ikut dilantik, karena melayangkan gugatan terkait hasil Pilkades Serentak.

4 poin penting itupun, adalah:
1. Di dalam surat dijelaskan bahwa adanya sengketa pemilihan kepala desa di Desa Senibung terkait 35 surat suara dengan tanda coblos satu kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain.

2. Regulasi terkait surat suara untuk pemilihan kepala desa diatur dalam Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 40 huruf c bahwa surat suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang sudah ditentukan. Berkenaan dengan hal tersebut maka 35 surat suara di Desa Senibung, Kecamatan Ketungau Hilir dinyatakan sah karena tanda coblos terdapat dalam satu kotak dan tembus tidak mengenai kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon lain.

Baca Juga =  Serbuan Vaksinasi Koramil 410-06/Kedaton Menyasar Pesantren Ma’had Al Qurroli Tahfidhi Qur’an

3. Terkait dengan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 5 ayat (2) huruf f Peremendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa bahwa tugas Panitia Pemilihan “memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten/Kota”.

4. Sehubung dengan penjelasan di atas diminta kepada Bupati Sintang untuk melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan menjelaskan keabsahan 35 surat suara kepada Panitia Pemilihan dan BPD untuk memperoleh kesepakatan bersama dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan tidak diperjelasnya dalam perbup tentang aturan surat suara sah dan tidak sah yang tertuang dalam perbup no 79 tahun 2020. Hal ini juga yang menjadi referensi buat kami dalam melayangkan keberatan(L/RS)

 

Editor:@cong

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.