Menteri Keuangan Sri Mulyani Bantah Adanya Pungutan Pajak Baru Untuk Pulsa dan Token Listrik

  • Bagikan

Jakarta,RB.co.id — Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal beredarnya kabar bahwa Kementerian Keuangan akan memungut pajak baru dari pembelian pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucher per tanggal 1 Februari 2021 melalui akun Instagramnya pada Sabtu (30/1/2021).

Menanggapi hal tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah kabar tersebut.
Menurut keterangannya, tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, voucher, maupun token listrik menyusul Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/PMK.03/2021.

Dalam akun Instagram @smindrawati nya ia mengatakan, sebenarnya selama ini PPN dan PPh atas pembelian pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher sudah berjalan.

Baca Juga =  Jadi Runner Up Piala Danpasmar 2, Yonbekpal 2 Mar Tetap Membanggakan

“Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru,” kata Sri Mulyani, Sabtu (30/1/2021).

Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, ketentuan tersebut hanya menyederhanakan pengenaan PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher.

Tidak sampai disitu Sri Mulyani juga menjabarkan bahwa penyederhanaan pemungutan PPN hanya sampai pada distributor tingkat II (server), sehingga pengecer tidak perlu memungut PPN lagi.

Baca Juga =  PWI Pusat Akan Segera Umumkan Pemenang Penghargaan Adinegoro Untuk Sambut HPN 2021

Begitupun dengan PPN pada token listrik dan voucher. PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan/komisi yang diterima oleh agen penjual, sehingga PPN tidak dikenakan atas nilai token atau voucher.

“Jadi tidak benar ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher. Pajak yang anda bayar juga kembali untuk rakyat dan pembangunan,” ujar Sri Mulyani.(L/Red)

 

Editor:Ario

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.