Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Panggil Dua Kepala Daerah dan Kepala Kantor Bea Cukai

  • Bagikan

Jakarta,RB.co.id– Pemeriksaan terhadap dua Kepala Daerah dan Kepala kantor Bea Cukai dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih bening lobster yang dilakukan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Finari Manan sebagai saksi, untuk melengkapi berkas perkara tersangka Suharjito Direktur PT. Dua Putra Perkasa (DPP).

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJT (Suharjito),” kata Fikri dalam keterangan yang diterima, Senin, 18 Januari 2021.

Baca Juga =  Pemkab Lampung Barat Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022

Penyidik KPK juga memanggil
Ada tiga saksi lagi yang dipanggil penyidik KPK bagi tersangka Suharjito, yaitu Kasir Besar PT DPPP Joko Santoso, Pegawai PT DPPP Betha Maya Febiana, dan Karyawan Swasta bernama Yunus.

Tim penyidik KPK juga memeriksa enam saksi untuk tersangka Edhy Prabowo.
Yaitu Bupati Kaur Bengkulu Gusril Pausi, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Direktur Keuangan PT DPP M Zainul Fatih, dua karyawan swasta Jaya Marlian dan Sharidi Yanopi, serta petani bernama Zulhijar.

KPK menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Enam orang sebagai penerima suap, yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, Sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin, Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi, dan Staf istri Edhy, yaitu Ainul Faqih.

Baca Juga =  Amankan Malam Pergantian Tahun Baru 2021, Polres Lampung Utara Terjunkan 433 Personil

Atas perbuatannya mereka disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pihak pemberi suap adalah Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito.

Suharjito disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.(L/Paksi)

Baca Juga =  Bupati Musa Ahmad Hadiri Pisah Sambut Kapolres Lampung Tengah

 

Editor:Ario

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.